Jakarta – Pengamat politik dan kebijakan publik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai langkah Pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas kebijakan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Menurut Yusak, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan pembenahan terhadap program-program prioritas nasional bukanlah bentuk pelemahan otoritas politik, melainkan sebuah keharusan guna menghindari risiko kegagalan struktural dalam pelaksanaannya.
Ia menjelaskan bahwa Program MBG dan KDMP tetap perlu dilanjutkan karena memiliki tujuan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola agar kedua program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembenahan tata kelola penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan keberhasilan program.
Yusak menambahkan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala implementasi sekaligus menyempurnakan strategi pelaksanaan program sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menilai keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan kebijakan di tengah proses implementasi merupakan bentuk kematangan dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target politik, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Dengan berani mengoreksi dan menyempurnakan strategi di tengah jalan, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat. Langkah ini juga menjadi bukti keseriusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Yusak.
Ia berharap upaya pembenahan dan evaluasi terhadap Program MBG dan KDMP dapat semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Keberhasilan program strategis nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, pengawasan, dan kemampuan pemerintah dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” tutupnya.
